Antropologi politik

-->

Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita atau kata.

Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Dalam bidang teori antropologi, memberikan penjelasan dalam menunjukkan perbedaaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat.

Antropologi Politik

Membahas pendekatan antropologi terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia. Pembahasan meliputi teori-teori mengenai perwujudan politik dalam kehidupan manusia serta sistem politik pada masyarakat sederhana dan modern. Selain itu juga membahas pendekatan antropologi terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia, termasuk yang tidak terkategori sebagai gejala-gejala politik yang berkaitan dengan lembaga-lembaga politik formal/pemerintah dalam masyarakat modern. Dengan demikian, cakupan pembahasan meliputi pula berbagai gejala politik dan organisasi sosial dalam komuniti-komuniti masyarakat perdesaan/non-masyarakat kompleks.

Kaitan antara Ilmu Antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan dipedalaman.

Pembahasan tentang antropologi politik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas:
1. Ruang lingkup atau batasan yang menjadi "ruang sentuhan" antara disiplin antropologi dan ilmu politik. Pengertian dasar mengenai kedua disiplin ini akan memudahkan  perumusan mengenai ruang lingkup antropologi politik.
2. Pendekatan-pendekatan antropologi politik. Melalui pemahaman atas kedua aspek ini, suatu kajian dapat secara subyektif menyatakan diri memakai pendekatan antropologi politik atau secara obyektif ke dalam subdisiplin ini.

Secara tersirat dari istilah yang dipergunakan yaitu antropologi politik, subdisiplin ini menempati wilayah kajian yang menjembatani disiplin antropologi dengan ilmu politik.  Ruang jembatan tersebut diisi dengan titik-titik persentuhan dalam teori, konsep, maupun metodologi dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam hal teori dan konsep, hubungan tersebut dapat berupa "hubungan antara struktur dan masyarakat dengan struktur dan tebaran kekuasaan dalam masyarakat" tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa jika antropologi merupakan kajian atas struktur masyarakat dan pranata sosial, dan ilmu politik secara umum memfokuskan kajiannya dalam aspek kekuasaan, maka kajian antropologi politik berusaha menghubungkan kedua ilmu tersebut menjadi satu wilayah kajian.

Antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat. Penelitian semacam ini memksa sarjana ilmu politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya. 

Pembahasan dalam antropologi politik bisa berisi beraneka macam persoalan yang berkaitan dengan deskripsi dan analisa tentang sistem (struktur, proses, dan perwakilan) yang terdapat dalam masyarakat yang dianggap "primitif". Lebih jauh lagi, dapat didefninisikan bahwa antropologi politik merupakan pendekatan antropologi dalam mempelajari proses-proses dan struktur-struktur politik yang dilakukan melalui metode kajian kasus yang intensif maupun melalui kajian perbandingan lintas budaya. Namun dalam kajian-kajian antropologi politik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kajian yang terspesialisasi atau terfokus kepada politik sebagai sebuah satuan analisa yang berdiri sendiri. Kenyataan ini diperkuat oleh pernyattaan dan seorang ahli politik, yaitu David Easton yang menyatakan bahwa antropologi politikn sebenarnya tidak betul-betul ada, karena para ahlinya telah gagal untuk memperlihatkan batas-batas yang membedakan antara sistem politik dengan sistem yang ada dalam masyarakat, atau antara pranata politik dengan pranata lainnya.

Antropologi politik berkembang sesudah tahun 1940, ditandai dengan terbitnya buku African Political System dari  M. Fortos dan E.E. Evan Pitchard. Redcliffe Brown, penulis kata pengantar dalam buku tersebut menganggap bahwa: "organisasi politik adalah organisasi yang melaksanakan aktifitas sosial yang menyangkut penjagaan keteraturan dan stabilitas masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dengan menggunakan kekuasaan dan kalau perlu kekerasan secara absah".

Berdasarkan definisi tersebut, topik-topik yang termasuk dalam antropologi politik meliputi:

1.      masalah-masalah hukum adat

2.      organisasi kenegaraan

3.      organisasi perang

4.      organisasi kepemimpinan

5.      pemerintahan

6.      kekuasaan

Ahli antropologi akan membatasi diri pada masalah-masalah:

a.   Organisasi kenegaraan: tentang evolusi terjadinya organisasi negara

b. Organisasi perang, tentang sebab timbulnya perang dan akibat timbulnya perangnya. 

c.  Organisasi kepemimpinan, pemerintahan, kekuasaan.