Assalamu'alaikum,,, Salam Hormat

Terima kasih atas kunjungan anda ke blog saya. Semoga bermanfaat. Semua tulisan ini hasil saya pribadi, atau diambil dari tulisan lain yang tercantum pada rujukannya. Bila mengutip baik secara langsung maupun tidak, sebagian atau keseluruhan, diharapkan Mencantumkan sumber tulisan dan penulisnya pada daftar pustaka/catatan kaki sebagai bahan rujukannya.
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Selasa, 12 Juli 2016

Ga Mudah Jadi Orang Indonesia (Perspektif Soal Kemacetan Arus Mudik)


Ternyata ga mudah jd org indonesia. Segala sesuatu yg dilakukan belum tentu dianggap benar. Berbicara mengenai kemacetan saat arus mudik, sepertinya berbagai langkah antisipasi yg dilakukan pun sangat mungkin dihujat. Apalagi ga melakukan apa-apa.

Mungkin sudah ada beberapa upaya untuk mengatasi kemacetan. Aktivasi proyek tol yg mangkrak, membuka proyek jln tol baru, mungkin sebagai salah satu cara utk mengurangi kemacetan. Itu pun menuai banyk kritik dari sana sini. Pernah ada seorang teman yg posting soal penyediaan moda transportasi kereta cepat dg jumlah rel diperbanyak bisa menjadi alternatif lain pemecahan masalah kemacetan, khususnya saat arus mudik liburan lebaran. Tapi nyatanya, rencana pembangunan monorail di Jakarta utk mengurangi macet pun menuai banyak kritik (terlepas dr kasus korupsinya). Kemudian, misal dg cara mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. itu pun tentu diprotes krn dianggap oleh sebagian org itu adalah hak dan jg menyalahi ajaran agama. kalau misal membatasi jumlah penjualan kendaraan, bakal diprotes krn akan mengurangi pendapatan negara jg dr sektor pajak dan resiko PHK buruh/karyawan pabrik perakitan kendaraan. Misalnya lagi dg langkah pelebaran jalan dimana-mana. Tentu ini jg akan diprotes dan berbuntut konflik/negosiasi yg alot dg para pemilik lahan di pinggir jalan raya. jika hrs buat jalan baru akan diprotes para aktivis lingkungan krn akan mengurangi lahan hijau atau mengurangi lahan pertanian.
Dan sepertinya, kalau para pemudik dihimbau utk menggunakan transportasi umum saat mudik, sepertinya tetap akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Ini karena dianggap lebih simpel, fleksibel dan sekalian bisa "pamer" di kampung halaman. hehee..

itu baru memikirkan langkah antisipasi dari aspek infrastrukturnya. belum lg untuk mengatur jutaan kepala pengguna jalannya yg jauh lebih sulit. ketika semua infrastruktur disiapkan, jika penggunanya blm siap atau bahkan tidak mau dibuat siap, maka langkah apapun akan makin sulit.
kemacetan sebuah keniscayaan. hanya bisa diupayakan untuk meminimalisir dan mencegah efek negatifnya.

Siapapun yg jd pemimpinnya, akan mengalami dilema seperti ini. Entah itu SBY, jokowi, prabowo, megawati, suharto, bahkan sukarno sekalipun jika dikasih kesempatan saat ini, mungkin akan mengalami hal yg sama. Seperti saya katakan di awal, kemacetan saat lebaran adalah keniscayaan. Itu udh terjadi dr tahun ke tahun.
Silahkan hitung matematis saja. Kira-kira butuh seberapa lebar jalan dan brp ruas jalan agar mampu menampung arus mudik yg berangkat pd waktu bersamaan. misal, dlm 1 jam akan ada 5000 kendaraan keluar dr jakarta. dan itu terus terakumulasi tiap jamnya. sama kasusnya saat di palang pintu perlintasan kereta. begitu palang dibuka, tumpukan kendaraan maju bersamaan, maka pasti macet. blm lg kondisi pengemudi yg ga sabaran, maen serobot jln org. makin macet total. bayangkan kondisi ini terjadi sepanjang jalan arus mudik. begitulah kira - kira.

Serba salah kan setiap langkah yg mau diambil? mari perluas perspektif kita dalam menilai sesuatu agar lbh komprehensif..

Jumat, 16 Januari 2015

Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel

Oleh: Muhtar Habibi


Gerakan buruh pasca Soeharto menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan dengan banyak pandangan pengamat sebelumnya. Di tengah himpitan fleksibilitas pasar tenaga kerja neoliberal, pekerja masih sering melakukan aksi protes di jalanan.

Kenaikan upah minimum dan perubahan status kepegawaian selalu menjadi tuntutan utama. Selain itu, aksi protes di jalanan juga berkontribusi terhadap pembuatan identitas pekerja kolektif. Tingginya intensitas aksi protes di jalanan melahirkan reaksi dari pemerintah. Namun, serangan ini bukan melemahkan gerakan buruh, melainkan memiliki potensi untuk mendorong kesatuan yang lebih besar dari para pekerja. Reaksi dari pemerintah selama keadaan ekonomi berkembang memberikan momentum untuk kebutuhan dari organisasi modern: partai buruh. Masa depan pembentukan partai buruh akan tergantung pada berapa banyak usaha. Unsur-unsur progresif dalam serikat pekerja dapat memanfaatkan kondisi pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama secara politis dapat menggunakan pembalasan dari negara dan modal terhadap gerakan mereka untuk menciptakan kebutuhan untuk pembentukan partai buruh yang independen untuk kelas pekerja.



Sumber: http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/296

Sabtu, 30 Agustus 2014

Perempuan Bukan Koruptor


Indonesia masih memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Ketika satu orang perempuan menjadi tersangka korupsi, seolah-olah seluruh perempuan adalah koruptor.

Disadari atau tidak, kenyataannya memang demikian. Media menjadi salah satu tersangka yang melakukan diskriminasi, tidak hanya itu media juga mengeksploitasi perempuan sedemikian rupa sampai tidak tersisa. Eksploitasi tersebut menyebabkan lahirnya opini publik yang memandang perempuan dengan lebih buruk. Kehadiran mereka di dunia politik semakin dicemooh. Bukannya memperbaiki politik justru memperburuknya.

Beberapa Kasus 
Terdapat beberapa perempuan yang divonis hukuman penjara karena terbukti menjadi pelaku korupsi. Sebut saja nama Miranda Gultom, Hartati Murdaya, dan Angelina Sondakh. Tiga nama ini terbukti melakukan praktik suap atau menerima suap untuk kasus yang berbeda-beda.

Kasus korupsi yang menyeret nama Miranda Gultom berkaitan dengan Nunun Nurbaeti yang adalah istri mantan wakapolri, Adang Daradjatun. Nunun selaku Komisaris PT Wahana Eka Sejati terbukti telah memberikan hadiah cek kepada anggota komisi IX DPR RI terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Gultom.

Kasus korupsi yang melibatkan perempuan juga tidak terhenti hanya pada nama-nama tersebut. Nama Neneng Sri Wahyuni selaku istri mantan bendahara Partai Demokrat, Nazarudin, Wa Ode Nurhayati serta Mindo Rosalinan Manulang merupakan berbagai nama lain yang mencuat dalam pemberitaan mengenai korupsi dalam 1 tahun terakhir.

Terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata juga menyeret nama seorang mahasiswi. Rumor yang beredar menyatakan bahwa Maharani merupakan bagian dari gratifikasi seks yang dilakukan untuk Lutfhi Hasan Ishaq.

Sosok Rani juga mengingatkan kita pada kasus Antasari. Kasus Antasari yang merupakan tersangka pembunuhan direktur BUMN juga menyeret nama Rani Juliani yang merupakan caddy di sebuah lapangan golf di daerah Tangerang. Banyak rumor yang beredar terkait kasus tersebut.

Ada yang menyebutkan bahwa pembunuhan tersebut murni karena kisah cinta segitiga terlarang antara Antasari, Rani, dan Nasrudin. Ada juga yang menyatakan bahwa hubungan terlarang tersebut digunakan untuk menjatuhkan Antasari yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ia mengetahui kasus korupsi yang terjadi di dalam kantor Rajawali Nusantara Indonesia.

Perempuan Sebagai Agen Anti Korupsi ? 
Melihat berbagai fakta tersebut kemudian muncul pertanyaan, apa kaitan antara perempuan dan korupsi?

Penelitian mengenai hubungan antara perempuan dan korupsi dimulai pada tahun 1999 oleh World Bank. Penelitian yang dilakukan oleh David Dollar, Raymond Fisman, dan Roberta Gatti menemukan adanya korelasi positif antara jumlah perempuan di lembaga legislatif dan lembaga publik dengan tingkat korupsi di sebuah negara (Dollar, Fisman, Gatti, 1999 ).

Kajian ini kemudian menghasilkan teori bahwa peningkatan perempuan di lembaga legislatif dan dunia publik akan menurunkan tingkat korupsi. Rekomendasi yang dihasilkan adalah perempuan merupakan kelompok yang dapat menghasilkan pemerintahan yang jujur dan bersih sehingga diperlukan peningkatan jumlah perempuan dalam dunia publik.

Atas rekomendasi ini, sejak tahun 1998, banyak negara yang kemudian mendorong perempuan untuk terlibat lebih di dunia publik dengan tujuan untuk menghadirkan elemen kejujuran dalam kegiatan-kegiatan publik. Kondisi ini tidak hanya berlaku untuk lembaga legislatif, tetapi juga pada dunia publik secara umum. Diyakini bahwa makin banyak jumlah perempuan di dunia publik maka akan semakin rendah praktek korupsi yang terjadi.  

Hasil kajian ini mendapatkan bantahan dari Anne Maria Goetz (Goetz, 2007). Pertama, definisi korupsi yang digunakan dalam penelitian. Menurut Goetz, korupsi adalah sebuah kejahatan bersama. Menurutnya sulit untuk mengukur sebuah tindakan korupsi dan sulit juga untuk mendefinisikan arti dari korupsi tersebut. Goetz mempertanyakan mengenai tindakan korupsi tanpa uang dan penyuapan, semisal melakukan kecurangan dalam Pemilu.

Kedua, penelitian-penelitian tersebut dipandang memiliki celah yang tidak tergambar dalam penelitian. Celah tersebut adalah kesempatan bagi seseorang untuk dapat melakukan praktek-praktek korupsi. Diyakini oleh Goetz bahwa perempuan lebih sedikit yang melakukan praktik korupsi karena tidak dilibatkan dalam sistem dan perilaku korup tersebut. Perempuan lebih sedikit yang korupsi dikarenakan memiliki akses yang terbatas dibandingkan laki-laki dan bukan dikarenakan secara psikologis perempuan lebih memiliki sifat penyayang dibandingkan laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Maaria Seppanen and Pekka Virtanen (Seppanen dan Virtanen, 2008) juga membuktikan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam dunia publik tidak menyelesaikan praktik korupsi yang ada.

Dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Indonesia, maka Goetz membuktikan teorinya tersebut. Perempuan bukanlah agen anti korupsi. Perempuan terbukti sebagai pelaku korupsi.  Perempuan terbukti melakukan korupsi dalam kesempatan yang ada. Tidak ada perbedaan antara pelaku korupsi laki-laki dan perempuan.

Perempuan Sebagai Objek 
Anggapan ‘tidak sepantasnya perempuan melakukan korupsi’ kemudian melahirkan eksploitasi. Perempuan menjadi objek pemberitaan media.

Pemberitan terkait dengan perempuan yang terseret praktik korupsi menjadi sangat berlebihan. Melebar menjadi kehidupan pribadinya, hubungannya dengan sang suami, merek perhiasan dan baju yang ia kenakan saat sidang, berapa banyak uang yang ia habiskan untuk belanja, dan lain sebagainya.

Cemoohan yang dilontarkan kepada mereka juga lebih bertubi-tubi dibandingkan dengan koruptor laki-laki. Salah satunya adalah mempertanyakan kualitas perempuan yang bekerja di dunia politik. Ini tentunya sangat diskriminatif karena pertanyaan serupa tidak pernah dilontarkan kepada laki-laki.  

Penulis melihat bahwa pandangan perempuan sebagai kelompok yang ‘bersih’ justru memberikan beban berlebih pada perempuan. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Goetz yang melihat bahwa kehadiran perempuan dalam dunia politik sebagai agen anti korupsi merupakan argumentasi yang salah dan justru membebani perempuan.

Di sisi lain perempuan sebagai objek seks juga tampak. Kasus 2 Rani menunjukkan hal ini. Mereka dipandang sebagai objek yang dapat dibayar dengan uang. Harta, tahta, dan wanita.

Kondisi ini sesuai dengan pandangan Simone de Beauvoir (seorang feminis eksistensialisme) yang melihat adanya subordinasi antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki merupakan subjek sedangkan perempuan merupakan objek yang selalu terikat pada laki-laki. Perempuan mengalami diskriminasi akibat perempuan dianggap sebagai the other atau liyan (yang lain) sedangkan laki-laki dianggap sebagai laki-laki (Tong, 1998). 

Ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian memudahkan terjadinya objektivikasi perempuan. Harus dipahami bahwa korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat jenis kelamin. Kekuasaan dan kesempatan merupakan latar belakang utama dari praktik korupsi. Tidak perlu kaget berlebih apabila perempuan terbukti sebagai pelaku korupsi.

Selain itu pemahaman bahwa perempuan merupakan kelompok yang heterogen harus ditingkatkan. Perempuan dengan latar belakang pengusaha dan istri elit partai tentunya berbeda dengan perempuan yang merupakan seorang mahasiswi. Pola pikir yang melihat perempuan sebagai kelompok yang homogen sangat diskriminatif dan menghilangkan kenyataan bahwa setiap perempuan memiliki latar belakang yang berbeda. Satu orang perempuan terbukti sebagai koruptor, tidak berarti seluruh perempuan adalah koruptor.

Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi kerja bersama semua pihak dan tidak hanya dibebankan kepada perempuan. (Nindita Paramastuti)


Referensi 

Dollar, David. Raymod Fisman. Roberta Gatti. Are Women Really the ‘Fairer’ Sex? Corruption and Women in Government. The World Bank, 1999. Policy Research Report on Gender and Development Working Paper Series No.4.

Goetz, Anne Maria. Political Cleaners: Women as The New Anti Corruption Force?. USA: Blackwell Publishing, 2007. Development and Change.

Seppanen, Maaria dan Pekka Virtanen. Corruption, Poverty and Gender With Case Studies of Nicaragua and Tanzania. Helsinki : Ministry of Foreign Affairs of Finland, 2008.

Tong, Rosemarie Putnam. Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis. Terjemahan. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Colorado: West View Press, 1998. 



sumber: http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/jender-and-politik/800-perempuan-bukan-koruptor-.html