Kehancuran Politik, dan Tanggungjawab Intelektual

Oleh: Bambang Wibiono

Banyak pandangan bahwa politik merupakan suatu yang sarat dengan permusuhan, pertentangan, dan perebutan kekuasaan. Tidak dapat disalahkan memang pendapat tersebut. Sah-sah saja jika orang mempersepsikan politik dengan perebutan kekuasaan yang sarat permusuhan.

Jika dikaji secara teori, ada beberapa pendekatan yang dapat membenarkan pandangan tersebut. Berdasarkan pendekatan kelembagaan, politik berorientasi pada hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ini mengarah pada sebuah otoritas sebuah lembaga negara dalam mengatur masyarakatnya. Pendekatan kekuasaan mengartikan politik sebagai kegiatan mencari, dan mempertahankan kekuasaan. Yang terakhir adalah pendekatan konflik. Menurut pendapat ini, usaha untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tak lain sebagai upaya untuk memperoleh dan atau mempertahankan nilai. Untuk mendapatkan atau mempertahankannya sering terjadi perbedaan pendapat atau konflik. Jadi pada dasarnya politik adalah konflik.

Dari kesemua pandangan tersebut, mengindikasikan bahwa politik selalu mengarah pada persaingan yang berujung pada permusuhan. Tak heran jika ada yang menafsirkan bahwa politik adalah kotor.

Moralitas Politik
Dalam prakteknya, tindakan-tindakan politik sering, atau bahkan sebuah keniscayaan mengarah pada tindakan immoral. Seringkali tindakan yang meyimpang dari kaidah moralitas dianggap suatu yang lumrah dan bahkan ‘dibenarkan’ dalam politik. Yang lebih parah adalah praktek immoralitas ini tampil dalam satu wajah yang “lebih luhur”. Bahwa immoralitas itu dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi kepentingan publik. Para aktor politik/pejabat pemerintah  sering berbohong atau melakukan tindakan represif demi kepentingan keamanan nasional. Praktek-praktek penyimpangan atau immoral oleh Dennis F. Thompson (2000), menyebutnya sebagai ‘tangan-tangan kotor demokrasi’.

Noam Chomsky yang mengadopsi pemikiran George Orwell, melihat gejala ini sebagai gejala korupsi bahasa. Korupsi bahasa ini digunakan untuk sebuah kepentingan kontrol politik. Kita pernah mendengar istilah-istilah yang sering digunakan pada jaman orde baru, misalnya “demi stabilitas nasional”, “demi keamanan nasional”, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk melegitimasi tindakan pemerintah dalam “membunuh” lawan politik atau yang berani menentang atau setidaknya yang berani protes terhadap pemerintah.

Dalam sebuah sistem demokrasi, sebuah tindakan immoral, asalkan atas persetujuan warga negara/publik dianggap tidak melanggar atau dianggap benar. Bahkan jika pemerintah tidak menuruti keinginan publik, itu yang dianggap salah dan melanggar proses demokrasi.

Permasalahan ini menimbulkan sebuah pertentangan atau konflik antara dua moralitas. Yang satu adalah moralitas kehidupan pada umumnya, dan di sisi lain adalah moralitas yang cocok dengan kehidupan politik.
Dalam perdebatan ini, suatu yang dianggap baik oleh kaidah umum, terkadang dianggap buruk oleh kaidah lainnya (moralitas politik). Menurut pandangan ini, moralitas politik sepenuhnya membenarkan immoralitas dari tindakan Negara yang diperlukan untuk mengamankan tujuan Negara. Sebuah pendekatan ilmu politik sudah dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan dengan ‘menghalalkan’ segala cara. Dengan dalih teori ini, para aktor mendeklarasikan “inilah politik” yang berbicara tentang perebutan kekuasaan. Untuk mencari kekuasaan dan otoritas, etika politik menjadi sebuah kewajaran. Demi kekuasaan, moralitas dicemooh sebagai suatu yang munafik.

Runtuhnya teori sistem politik
Menurut Budi Hardiman (Kompas, 28/11/2007), kekuasaan rejim otoriter merupakan sistem semiotis yang ingin meniru sistem organis (kuasi-organis). Rejim berusaha untuk dapat mengendalikan keadaan dengan cara model sistem biologis yang memangsa komponen asing dalam lingkungannya sebagai gangguan untuk mencapai otonominya dan kelangsungan kekuasaannya.

Sistem politik merupakan hubungan antara instrumen input, konversi, out put, dan lingkungan baik lokal maupun internasional. Input dihasilkan dari sebuah pertarungan kekuatan antara tuntutan dan dukungan.
Jika input merupakan ‘bahan bakar’ untuk menjalankan sistem, dengan logika ini, maka rekayasa sosial maupun rekayasa politik ‘dihalalkan’ dalam politik. Sebab bila keadaan tanpa adanya partisipasi berupa tuntutan/dukungan, serta masyarakat cenderung pasif, pemerintah bisa dicap sebagai pemerintah yang otoriter atau tidak demokratis yang tidak memberikan peluang pada rakyatnya untuk berpartisipasi.

Jika memang demikian keadaan sebuah politik, maka inilah sebuah kahancuran ilmu politik. Karena ilmu politik tak mampu membumi dalam sebuah realitas dan tak mampu menjelaskan realitas yang ada. Ketika sistem tidak mampu mereduksi kompleksitas, maka dia telah gagal membentuk batas antara sistem dengan lingkungan. Begitupun dengan demokrasi, ia akan hanya sebagai sebuah demokrasi seremonial.

Peran intelektual adalah untuk mengungkap kebohongan pemerintah, menganalisa tindakan menurut sebab dan motifnya, serta seringkali tujuannya yang tersembunyi. Namun yang terlihat saat ini adalah para intelektual terkesan sebagai ‘rejim pelindung’ bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Lantas dimanakah tanggung jawab seorang intelektual?

Sekarang ilmu politik hanyalah sebuah angan-angan sang filsuf, karena pada kenyataannya dia tak ada atau setidaknya telah mengalami distorsi. Boleh dikatakan saat ini politik telah ‘dibunuh’ oleh aktornya sendiri. Oleh karena itu kitalah yang berkewajiban menghidupkan kembali ilmu politik dari ‘kematian’nya.

Pertarungan Pilpres 2014: Mewaspadai "Perang Saudara"

Oleh: Bambang Wibiono, S.IP*

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) kali ini sangat luar biasa menyedot perhatian publik. Dalam sejarah Pemilu sejak orde baru, mungkin inilah pemilu yang dianggap mampu menggerakkan partisipasi politik masyarakat yang cukup luar biasa. Pertarungan gagasan dan kampanye politik begitu menarik dan menjadi perbincangan hampir di semua kalangan masyarakat Indonesia. 

Setelah sebelumnya melaksanakan Pemilu legislatif, terpetakanlah kekuatan masing-masing pasangan calon. Berikut gambaran peta kekuatan politik masing-masing pasangan calon presiden baik Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK yang dikutip dari news.liputan6.com.

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2077814/infografis-pertarungan-daud-lawan-goliath

Terlihat bahwa mesin politik pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh partai dengan perolehan suara yang cukup besar. Berbeda dengan kubu Jokowi yang hanya didukung sedikit partai dan ramping. Meski demikian, hasil pertarungan politik semakin menarik saat kampanye, debat capres, bahkan setelah pencoblosan. Beberapa hasil survey menyebutkan kemenangan berpihak pada kubu Jokowi-JK yang didukung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Meski dianggap koalisi ramping, tetapi ternyata mesin politik ini mampu mengangkat perolehan suara pasangan mantan Walikota Solo tersebut. Berikut beberapa hasil quick count yang dilansir dari beberapa lembaga survey.

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2077814/infografis-pertarungan-daud-lawan-goliath

Selain itu, berdasarkan hasil perolehan suara di Sumatra, Jokowi-JK pun memperoleh kemenangan telak. Pasangan Prabowo-Hatta hanya memperoleh kemenangan di Aceh, Lampung, dan Sumatra Barat. Bahkan di Sumatra Barat, pasangan yang diusung oleh tim Garuda merah ini memperoleh kemenangan telak sebesar 77,58%. Berikut data perolehan suara Pilpres di Sumatra.

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2077814/infografis-pertarungan-daud-lawan-goliath

Sebagian besar lembaga survey menyebut pasangan Jokowi-JK unggul dari hasil quick count yang mereka lakukan. Namun demikian, ada beberapa lembaga survey yang justru memperlihatkan hasil sebaliknya. Inilah yang memicu kekisruhan pasca Pilpres 9 Juli beberapa waktu lalu. Parahnya lagi, masing-masing kubu mengklaim dan mendeklarasikan kemenangannya sebagai calon Presiden RI selanjutnya. 

Kondisi ini diperparah oleh peran media yang telah tergiring menjadi media partisan. Akibatnya pemberitaan menjadi tidak berimbang dan cenderung menyudutkan dan mengunggulkan salah satu kubu. 

Waspada "Perang Saudara"

Hal paling penting untuk diantisipasi adalah kemungkinan timbulnya konflik horizontal bahkan konflik vertikal setelah KPU sebagai lembaga resmi yang akan mengumumkan hasil perhitungan suara. Hari pencoblosan saja baru selesai, masing-masing kubu sudah merayakan kemenangannya. Bahkan, masing-masing mengklaim lembaga survey yang memenangkannya yang paling benar. 

Jika kondisinya demikian, ada kekhawatiran akan timbulnya "perang saudara" jika KPU mengumumkan hasil perolehan suara. Jika kubu Jokowi kalah, ada isu yang beredar di media bahwa pendukungnya akan mengamuk sebab hasil KPU dianggap tidak benar. Begitupun sebaliknya. 

Ada tiga hal yang menyebabkan kekisruhan dan potensi konflik pasca Pilpres ini. Pertama, lembaga survey yang menampilkan hasil quick count yang berbeda-beda dianggap biang keladinya. Hasil yang berbeda jauh ini menimbulkan kegamangan dikalangan masyarakat. Sulit menentukan siapa yang benar. Sampai akhirnya ada tuntutan sejumlah pihak untuk mengaudit lembaga survey tersebut. 

Kedua, media partisan yang turut menghangatkan suasana. Masing-masing media berusaha mempengaruhi opini publik dengan pegangan data hasil lembaga survey yang memenangkan jagoannya. Berita-berita pun dihadirkan sedemikian rupa kepada khalayak agar semakin mengukuhkan posisi jagoannya.

Ketiga, sikap para pendukung masing-masing kubu yang cenderung saling menjatuhkan dan mengejek. Situasi ini dapat dilihat dengan gamblang di beberapa media sosial seperti facebook dan twitter. Tak jarang komentar-komentar mereka berujung pada pertengkaran. Bayangkan apa jadinya bila mereka bertemu muka di dunia nyata. Terlebih saat KPU mengumumkan pemenangnya nanti pada tanggal 22 Juli mendatang. Tentu pendukung kubu yang kalah akan tidak terima, dan inilah yang perlu diwaspadai secara serius, khususnya kepada para pihak yang bertanggungjawab. 

Langkah Antisipatif

Beberapa langkah yang bisa diupayakan untuk mencegah konflik ini adalah perlu sikap legowo masing-masing calon pesiden dan wakil presiden. Mereka perlu membuat pernyataan-pernyataan yang bersahabat di depan publik atau media sehingga mampu meredam emosi para pendukungnya. Mendeklarasikan atau membuat pernyataan kemenangan sebelum ada pengumuman resmi KPU kiranya bukan langkah yang bijak. Jangan sampai muncul pernyataan diantara para elit politik yang terkesan sombong, menjatuhkan lawan, dan pernyataan lain yang bisa memicu konflik. 

Saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan duduk bersama untuk memikirkan Indonesia kedepan dirasa cukup bijak. Sebab, bagaimanapun, kontestasi telah usai. Tinggal yang perlu dipikirkan adalah, siapapun yang menang perlu memikirkan langkah strategis apa yang bisa diupayakan bersama untuk membangun bangsa di pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, Pemerintah, dalam hal ini SBY selaku Presiden yang sah harus segera bertindak sebagai mediator bagi kedua belah pihak. Penengah ini diperlukan untuk "mendamaikan" dan mencairkan suasana pasca pertarungan. 

Media sebagai corong informasi masyarakat harus bertindak obyektif sesuai etika jurnalistik. Selama ini ada stereotype bahwa TV One adalah televisinya kubu Prabowo, sedangkan MetroTv dianggap televisinya kubu Jokowi. Sebab kedua televisi ini yang sangat terlihat jelas mendukung masing-masing calon dalam pemberitaannya. Anggapan ini harus hilang. Masing-masing media harus berimbang dalam menyajikan informasi dan tidak menjatuhkan pihak lain. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpancing secara emosional ketika melihat berita. 

Di level bawah, pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat harus mampu menciptakan suasana harmonis dan merangkul semua kalangan. Hal ini dilakukan agar bibit konflik dapat segera diidentifikasi dan dicegah. Sebab bagaimanapun, tokoh masyarakat dirasa akan mudah didengar dan diikuti oleh masyarakat, sebab merekalah yang dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sekiranya beberapa langkah sederhana itulah yang perlu diupayakan segera. Meski sederhana, namun percayalah, jika itu diupayakan, maka konflik atau perang saudara akibat pilpres kali ini bisa dicegah.

* Penulis adalah alumni Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan pemerhati masalah sosial politik.

Peta Konflik Pilpres 2014

Oleh: Bambang Wibiono[1]

Konstelasi politik jelang pilpres 9 Juli 2014 semakin runyam. Ada beberapa indikator yang bisa dipetakan sebagai sumber atau potensi konflik. Pertama, pilpres kali ini hanya menyisakan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu ini menimbulkan pertarungan politik yang lebih tajam.

Tidak seperti pemilu sebelum-sebelumnya yang terdapat lebih dari dua pasangan calon, membuat massa dukungan terfragmentasi sedemikian rupa, sehingga konflik tidak begitu tajam. Dengan hanya ada dua pasangan calon, menimbulkan situasi head to head antar pendukung. Semua partai politik yang lolos electoral threshold dan parliamentary threshold pun tentu akan terpecah menjadi dua kubu, kecuali Partai Demokrat yang belum menentukan sikap yang jelas. Perhatian masyarakat lainnya selaku swing voters tentu akan lebih terfokus, dan bukan mustahil kalau mereka akan mudah terpengaruh dan kemudian mendukung salah satu calon.

Kedua, kondisi seperti ini sangat dipengaruhi media massa yang mereproduksi makna sedemikian rupa. Media massa sebagai salah satu pilar demokrasi yang seharusnya sebagai jembatan informasi yang netral kepada khalayak, kini ikut-ikutan terfragmentasi pada kubu yang berkontestasi. Media massa kini menjadi partisan politik. Hal ini menimbulkan informasi atau berita yang disampaikan tentu tidak netral dan mengandung unsur kampanye dukungan.

Penyebabnya mudah dilihat. Pemilik perusahaan media televisi yang ada di Indonesia tak lain adalah orang-orang partai. Sebut saja seperti TV One dan jaringan Viva News-nya merupakan milik Aburizal Bakrie yang semua tahu kalau dia pentolan Partai Golkar dan mendukung kubu Prabowo-Hatta. MetroTv tak lain adalah milik Surya Paloh yang juga pendiri Partai Nasdem yang kini berada di belakang pasangan Jokowi-JK. Selain itu ada MNC Grup milik Hari Tanoe yang merupakan sempalan dari Nasdem dan lari ke kubu Hanura kemudian kini berbalik ke gerbong Prabowo. Alhasil, media partisan ini berlomba-lomba memproduksi makna guna mempengaruhi opini publik mengenai masing-masing pasangan capres-cawapres.

Ketiga, partisan dari kalangan agama yang terseret dalam pusaran politik turut memperkeruh keadaan. Terlebih lagi, isu SARA, termasuk soal keagamaan ini sengaja diangkat ke permukaan oleh salah satu kubu untuk melemahkan lawan politiknya. Tujuannya tak lain adalah untuk menarik dukungan dari kalangan umat Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia dan menghancurkan elektabilitas lawan.

Dukungan dari partai berbasis agama pun terpecah ke dalam dua kubu. Masing-masing mencoba menarik “jamaahnya” untuk mendukung calon presiden yang dijagokan. Kalangan Nahdliyin yang dianggap massa fanatik dan mayoritas menjadi objek tarik-menarik antar kubu. Masing-masing mengklaim mendapat dukungan dari massa Nahdatul Ulama ini.

Isu agama ini sangat sensitif dan sangat berpotensi menyulut konflik horizontal yang sangat tajam. Lihat saja kasus konflik diantara massa NU saat Pemilu 1999 yang terjadi di Jepara. Saat itu PPP dan PKB masing-masing mengklaim bahwa NU sebagai basisnya. Selain itu, isu agama dan ayat-ayat Al-Qur’an digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan. Tak dapat dihindari, bentrokan pun terjadi dan menimbulkan banyak korban.

Rasanya, pengalaman konflik atas dasar isu agama sudah tidak kehabisan referensi bagi masyarakat Indonesia. Seharusnya ini dijadikan pelajaran bagi elit politik agar dapat berpolitik dengan cantik tanpa merugikan para pendukungnya di tingkat grassroot.

Peta konflik yang sudah dijelaskan tersebut sebaiknya bisa disikapi para tim sukses agar tidak memecah belah bangsa. Partai politik, media massa, dan lembaga politik lainnya perlu membangun konflik yang sehat. Sebab dalam politik, konflik itu keniscayaan. Namun kedewasaan dan penyikapan yang diperlukan masing-masing elemen dan stakeholder. Jika dapat dikelola dengan baik, konflik yang terbangun pun akan bisa mendorong kedewasaan politik di alam demokrasi ini. Dalam jangka panjang, siapapun pemenangnya, tentu konflik positif yang bisa terbangun akan mampu mendorong kemajuan bangsa dan pemerintahan yang terbentuk.

---

[1] Penulis adalah alumni Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Jenderal Soedirman dan mantan wartawan SatelitPost Pantura

Mempertanyakan Demokrasi Independen

Oleh: Bambang Wibiono, S.IP[1]

Perhelatan suksesi Bupati Cirebon sebentar lagi akan digelar. Pesta demokrasi lokal ini menjadi parameter keberhasilan Pemilu 2014 nanti. Cerminan suksesi tingkat nasional bergantung akan berjalannya demokrasi di tingkat daerah berupa pemilihan bupati/walikota, maupun pemilihan legislatif di daerah. Untuk itu sudah sepantasnya masyarakat maupun para kontestan turut menciptakan demokrasi yang bersih, aman, tertib, dan akuntabel. Jangan sampai demokrasi dicederai oleh praktek-praktek kotor. Para kontestan yang akan bertarung pun harus mampu memberikan edukasi politik kepada masyarakat.

Mempertanyakan Jalur Independen

Ada fenomena menarik seputar suksesi Bupati Cirebon, bahkan suksesi pemilu/pemilukada di Indonesia akhir-akhir ini. Calon bupati yang terdiri dari enam pasang ini tidak semuanya didukung oleh partai politik. Satu pasangan calon bupati berani maju dari jalur independen atau nonpartai. Dari sisi teori demokrasi, jalur independen merupakan hal yang sah-sah saja selama itu tidak melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.  

Persoalan yang kemudian muncul adalah tentang legitimasi ketika ia terpilih. Mungkin akan sangat berat bagi pasangan terpilih dari jalur independen sebab akan berhadapan dengan partai-partai yang menjadi lawannya. Calon yang berasal dari partai atau yang diusung oleh partai saja sulit untuk “bertarung” jika tak memiliki dukungan mayoritas partai di legislatif, apalagi kandidat yang tidak berasal dari partai. Ini akan sulit memperoleh dukungan suara atau back up dalam hal menjalankan tugasnya.

Fenomena “demokrasi independen” mulai muncuat pasca gerakan reformasi tahun 1998. Ini akibat dari ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik seperti partai. Adalah hal yang wajar ketika itu karena setelah lebih dari tiga dekade rakyat Indonesia terkungkung oleh rezim orde baru yang menggerogoti negeri ini. Bahkan sempat muncul isu pembubaran Partai Golkar yang dianggap partai terlarang layaknya PKI ketika tahun 1965.

Dari aspek teoritis, partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam hal kaderisasi, pendidikan politik, dan recruitment politik, yang dalam hal ini adalah menyeleksi kandidat yang pantas untuk menjadi pemimpin politik. Di sinilah letak legitimasi politik dari calon yang berasal dari partai. Ketika seorang calon terpilih menjadi kepala daerah maka rakyat dapat meminta pertanggungjawaban secara kelembagaan kepada partainya ketika terjadi suatu hal ketika ia menjabat. Siapa yang bisa menilai bahwa orang tersebut layak atau pantas mencalonkan/dicalonkan?

Secara demokratis, bisa saja kepala daerah independen mengetasnamakan dukungan rakyat. Namun ini akan sulit ketika rakyat hendak menuntut pertanggungjawaban. Tidak ada kontrol politik yang jelas. Apakah rakyat harus semua turun ke jalan untuk menuntut atau menggulingkan pemimpinnya layaknya revolusi yang terjadi di Mesir? Jika lewat kendaraan partai, parpol yang mengusung dapat melakukan kebijakan penarikan ketika kepala daerah itu melakukan pelanggaran.

Masih Relevankanh Partai?

Jalur partai dianggap masih sangat diperlukan dalam sistem demokrasi kepartaian di Indonesia saat ini. Ini untuk mengantisipasi dan sebagai langkah kontrol politik yang lebih baik. Meski saat ini kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin menurun, tapi alam demokrasi Indonesia dirasa belum siap menerapkan mekanisme independen dalam hal suksesi kepemimpinan politik. Prosedur penyeleksian kandidat lewat partai sekiranya lebih baik dan lebih akuntabel daripada semua orang bebas liar mencalonkan diri atas nama dukungan rakyat dan independen.

Pada kasus ini, perlu sebuah upaya revitalisasi peran partai politik. Tugas parpol sebagai agen sosialisasi politik, rekruitmen politik, pendidikan politik, kontrol politik, komunikasi politik, pengatur konflik, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat perlu ditingkatkan dan direvitalisasi agar tercipta sistem politik yang lebih baik.

Sebagai warga negara yang baik, kita pun memiliki tanggung jawab untuk membenahi citra buruk politik kita. Rakyat pun turut bertanggungjawab dalam hal kontrol sosial dan politik terhadap partai dan sistem politik, bukan malah mengabaikannya begitu saja. Karena saat ini belum menemukan formulasi yang tepat terhadap sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem demokrasi di Indonesia.  

---

[1] Penulis adalah pemerhati masalah sosial, politik, dan kebudayan, khususnya persoalan budaya politik. Semasa kuliah, penulis juga aktif di Forum Kajian Politik dan Sosial (FKPS) dan pernah juga menjabat sekretaris umum HMI Cabang Purwokerto. Saat ini aktivitas penulis adalah sebagai asisten peneliti pada riset Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM.

Pilkada Langsung Tidak Sesuai Pancasila

Mulai bulan Juni tahun 2013 ini berbagai daerah di Indonesia akan menggelar pilkada. Pada 1 Juni ini pula kelahiran Pancasila diperingati. Artinya, bahwa ada momen yang tepat untuk ‘mengembalikan’ Pancasila ke tengah kehidupan bangsa dan negara.

Kegiatan kampanye pilkada dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila dalam bentuk tindak nyata. Selama kampanye, calon kepala daerah beserta timnya harus mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila untuk dihayati dan diamalkan kembali dalam kehidupan sehari-hari.

Isi Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Konsep-konsep hidup yang demokratis ada di dalam Pancasila, serta merupakan sari pati nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Nilai-nilai mulai dari masalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan tanah air, kesejahteraan, demokrasi, dan sebagainya. Ke semua hal tersebut tercakup dalam sila ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan konsep yang telah final. Selanjutnya tinggal bagaimana pengamalan dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai Pancasila mudah sebenarnya mudah diamalkan, karena nilai pancasila tersebut digali dari kultur bangsa kita sendiri. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak pancasila, kalau memang mencintai bangsa dan negara Indonesia.

Mengkampanyekan Pancasila sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat yang telah kehilangan pandangan hidupnya. Untuk itu, dalam platform politik yang akan dikampanyekan oleh pasangan calon kepala daerah perlu ditinjau kembali. Sudahkah mereka mengangkat nilai-nilai Pancasila untuk dikembalikan lagi ke tengah kehidupan bangsa dan negara ? Nilai-nilai pancasila itu sebenarnya merupakan kehidupan demokrasi yang telah dicita-citakan oleh pendahulu kita. Kita akan menjadi bangsa yang kuat dengan memiliki konsep kehidupan demokrasi yang berakar dari nilai-nilai kultur bangsa sendiri.

Musyawarah untuk Mufakat

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Djohermansjah Djohan mengatakan peraturan perundang-undangan Pemilu yang saat ini digunakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. “Pengaturan undang-undang tentang Pemilu sudah melenceng dari amanat konstitusi yakni Sila keempat dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakansanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Artinya harus mengutamakan musyawarah mufakat,” kata Djohermansjah Djohan. Selain dinilai melenceng jauh dari konstitusi, menurut Dirjen Otda, penyelenggaraan Pemilu bahkan melebihi demokrasi di Amerika Serikat (AS).

Pilkada langsung adalah  sebuah cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia memiliki nilai dan cara hidup tersendiri yang berbeda dengan cara yang dijalankan oleh bangsa-bangsa  lain.  Cara yang telah dijalankan selama berabad-abad di negeri ini. Namun kini cara hidup itu telah ditinggalkan oleh anak bangsa ini dan memuja cara-cara hidup yang dibawa oleh bangsa lain. Demokrasi liberal yang diadopsi Indonesia saat ini telah membuat banyak anak-anak negeri ini tidak terwakili.  Karena demokrasi jenis ini hanya milik mereka yang memiliki akses luas dan bermodal  banyak.  Sebuah  cara hidup berbangsa  yang telah meninggalkan ideologi Pancasila sebagai pedoman.  Karena Pancasila memegang prinsip  hikmah- kebijaksaan dan musyawarah-perwakilan sebagai nilai luhur yang digali dari negeri  kita sendiri.

Pilkada  selama ini memiliki banyak cacat dan mudhorat, baik untuk mereka yang terlibat dalam kompetisi itu maupun untuk masyarakat.  Dengan ongkos financial dan sosial yang tinggi perhelatan bernama Pilkada itu jarang mendapatkan pemimpin  yang berkualitas. Sebaliknya kisah tentang kepala daerah yang ditangkap karena korupsi tak lama setelah terpilih hampir setiap hari muncul di koran-koran dan layar televisi.  Bisa dimaklumi, mereka harus segera melunasi utang dan pinjaman yang dipakai untuk membiayai pencalonannya.  Maka korupsi adalah jalan pintas untuk mendapatkan uang mudah itu. Maka tak heran jika kemudian banyak yang kecewa dengan pemimpin yang dipilihnya sendiri.

sumber: http://www.pusakaindonesia.org/pilkada-langsung-tidak-sesuai-pancasila/

Membaca Geliat Aristokrasi Dalam Politik Lokal Sumbawa

Oleh: Yogi Setya Permana
Monday, 24 January 2011

Otonomi daerah, pilkada, dan desentralisasi yang diterapkan dalam struktur politik Indonesia pasca Orde Baru menyebabkan pluralnya aktor dalam politik lokal (Erb dan Sulistiyanto, 2009). Konstelasi politik lokal tidak lagi didominasi instrumen kekuasaan Soeharto: militer, Golkar, dan birokrat. Muncul fenomena di banyak daerah menguatnya kembali atau revitalisasi institusi-institusi tradisional yang lama tenggelam dan salah satunya adalah: aristokrat (Benda Beckman 2001, Picard 2005, Avonius 2004, Roth 2002, Timmer 2005, Klinken 2007). Pada beberapa daerah, kelompok arikstokrat lama atau para sultan ini kembali eksis dalam ranah politik dan cukup banyak yang turut berebut jabatan publik lewat pilkada. Gerry van Klinken mencatat ada delapan kerajaan atau kesultanan di daerah yang pamornya naik kembali, sepuluh kerajaan bangkit kembali, dan enam kerajaan mengalami penggalian kembali (Davidson, Henley, Moniaga (eds) 2010)

Akan tetapi gambaran tentang menguatnya kembali institusi tradisional dalam bentuk aristokrasi lokal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Sumbawa. Daeng Muhammad Abdurahman Kaharuddin atau Daeng Ewan, pewaris sah tahta Kesultanan Sumbawa, menahan getirnya kegagalan dalam seleksi administrasi pencalonan peserta Pilkada Kabupaten Sumbawa 2005 yang lalu. Minimnya dukungan partai politik menjadi salah satu penyebabnya. Pada Pilkada 2010, ia memilih menjadi penonton dan berkonsentrasi menyiapkan Lembaga Adat Tana Samawa yang akan dipimpinnya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa peran aristokrasi lokal di Sumbawa mengalami kemunduran. Kemunduran peran dari aristokrasi lokal (keluarga kesultanan dan para bangsawan) dalam ranah sosial-politik disebabkan oleh determinasi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah konteks politik nasional pada periode Orde Lama, Orde Baru dan faktor internal adalah persoalan kultural.

Pertama, Tercerabutnya kuasa Kesultanan Sumbawa dalam struktur politik formal dimulai dengan ditetapkannya Sumbawa menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan Sultan Muhammad Kaharuddin III sebagai pelaksana kepala daerah pada 22 Januari 1959 (Raba, tanpa tahun). Berubahnya bentuk pemerintahan dari kesultanan menjadi kabupaten merupakan konsekuensi dari bergabungnya Kesultanan Sumbawa dalam NKRI. Kabupaten merupakan bagian dari struktur administrasi besar suatu negara. Kekuasaan dalam politik formal pun kemudian tidak lagi berjalan dengan logika askriptif atau turun-temurun namun berganti dengan mekanisme meritokrasi birokrasi.

Pada satu sisi meritokrasi menjadi dasar dalam pertimbangan kepegawaian di birokrasi akan tetapi di sisi yang lain konteks politik nasional Orde Baru mendeterminasi panggung kepemimpinan politik lokal yang kesemuanya tetap meminggirkan eksistensi aristokrasi lokal. Sentralisasi secara ketat yang dilakukan oleh pusat terhadap daerah membuat pusat menjadi demikian dominan dalam penentuan siapa yang menjadi kepala daerah. Orde Baru mengontrol penuh birokrasi dan memaksa mereka untuk bergabung dalam suatu organisasi pegawai pemerintah yang menyatakan loyalitas tunggal kepada partai milik pemerintah: Golkar (Emmerson, 2001).

Tangan kekuasaan pusat termanifestasikan di Sumbawa lewat tubuh birokrasi daerah, militer setempat, dan Golkar. Bangunan kekuasaan pusat-daerah ini kemudian meminggirkan entitas lainnya seperti otoritas tradisional di tingkatan lokal Sumbawa. Formasi kekuasaan lokal menjadi monolitik dan menegasikan kutub politik lama yang tidak terakomodasi dalam struktur politik baru. Modernisasi melalui institusi birokrasi bertemu dengan politik sentralisme Orde Baru merupakan katalisator atau pemicu munculnya elite-elite baru yang menggeser otoritas tradisional. Kebijakan sentralisasi ini pun menemukan titik batasnya ketika meletus konflik antara orang lokal Sumbawa dengan pendatang Bali pada bulan September 1980. Sentralisasi menyebabkan distribusi posisi yang tidak adil dan tidak peka terhadap situasi lokal. Saat itu banyak dari lini-lini strategis baik dalam sektor ekonomi maupun birokrasi diduduki oleh pendatang etnis Bali. Situasi ini menyulut kecemburuan dari warga lokal Sumbawa yang merasa menjadi minoritas dalam kepemimpinan formal di Sumbawa.

Kedua, kultur mempo dimana kerap dialamatkan sebagai sebab dari mutu sumber daya manusia aristokrasi lokal yang rendah. Budaya mempo yang berarti “duduk” atau “didudukkan” merupakan suatu istilah dari Bahasa Bugis. Terminologi yang berakar dari sejarah Kesultanan Sumbawa ini berisi nilai yang mengilustrasikan bahwa Sumbawa berada dalam subordinasi Kesultanan Gowa. Sultan yang diangkat di Sumbawa merupakan sultan yang didudukkan oleh (atau mendapat restu) dari Kesultanan Gowa. Mempo kemudian dalam perkembangan waktu dimaknai sebagai zona nyaman karena tinggal duduk dan menikmati semua yang dipersiapkan oleh rakyat. Kondisi yang nyaman membuat para bangsawan lebih menikmati berada dalam posisinya sehingga tidak bisa adaptif dengan zaman yang bergerak. Kuatnya kultur mempo mengakibatkan banyak keluarga bangsawan yang tidak serius dalam hal mengejar tingkat pendidikan.

Mempo ini menggambarkan betapa bangsawan tidak memiliki dorongan atau semangat untuk maju. Mereka lebih meyukai ‘zona nyaman’ yang diberikan oleh institusi yang men-subordinasi. Mempo ini membuat para bangsawan tidak terlalu mementingkan pendidikan yang notabene merupakan modal kultural dan sebagai cara untuk mengakses birokrasi modern. Bangsawan pun tersingkir oleh masyarakat biasa yang menempuh jalur pendidikan tinggi sehingga mampu kompetitif dalam perebutan posisi di birokrasi.

Dominasi Birokrat Sebagai Elite Baru dalam Politik Sumbawa

Dalam orde politik kontemporer, kelompok aristokrasi lokal Sumbawa tidak mampu muncul sebagai kekuatan politik signifikan. Mereka tak mampu menggeser kutub politik dominan yang dahulu menggantikan perannya: birokrat. Modal baik ekonomi, kultural, social, dan simbolik yang kelompok aristokrat punyai kalah bersaing dengan modal yang ada di tangan birokrat. Melalui sistem politik sebelumnya (Orde Baru), birokrat menikmati kemudahan untuk menjadi kekuatan politik dominan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Akhirnya ketika Rezim Orde baru ambruk, konfigurasi politik lokal tetap tidak banyak berubah. 

Dalam Pilkada Sumbawa 2010 terdapat tujuh pasangan calon bupati-wakil bupati yang maju berlaga. Pasangan yang maju mencalonkan diri mayoritas berlatar belakang pejabat birokrasi. Keluarga bangsawan diwakili oleh calon wakil bupati pasangan no urut 5 dan 7 yakni Dharmawaty Madilaoe dan Sudirman Indra. Dharmawaty (Ibu Daha) adalah putri mantan Bupati Sumbawa Madilaoe ADT sedangkan Sudirman Indra adalah Pembantu Rektor ITN Malang. Namun identitas kebangsawanan atau aristokrat bukanlah komoditas mereka pilih untuk dijual. Dharmawaty atau Ibu Daha lebih menonjolkan statusnya sebagai putri dari mantan Bupati Sumbawa yakni Madilaoe ADT. Identitas kebangsawanan lekat dengan memori tentang feodalisme yang kurang disenangi oleh masyarakat Sumbawa saat ini. Mereka berdua pun tidak begitu mengakar dalam masyarakat Sumbawa karena berdomisili bukan di Sumbawa. Kelompok Bangsawan pun cair dan tidak solid mendukung calon tertentu. Bahkan pasangan calon dari bangsawan pun (Ibu Daha dan Sudirman Indra) tidak menjadi muara dukungan dari keseluruhan anggota keluarga otoritas tradisional (aristokrat). Pilkada pun kemudian dimenangkan oleh bupati petahana yakni Jamaluddin Malik dan wakil bupati yang baru Arrasy Muhkan. Keduanya berangkat dari birokrasi sebelum turut serta dalam kompetisi politik. Jamaluddin Malik adalah mantan sekda Sumbawa Barat sedangkan Arrasy Muhkan adalah Asisten 1 Sekda Kabupaten Sumbawa.

Pilkada Sumbawa 2010 harus diselesaikan dalam dua putaran. Keputusan pemenang pilkada pun harus diselesaikan lewat putusan MK. Gugatan pasangan An-Nur terhadap kemenangan JM-Arrasy pada putaran kedua pilkada ditolak oleh MK. Tipisnya selisih suara (kurang lebih 2%) mengakibatkan rawan munculnya ketegangan. Namun keseluruhan tahapan pilkada bisa dilalui tanpa insiden berarti.

Kemenangan JM-Arrasy (petahana) yang diusung oleh partai-partai gurem (PKPI, PBR, Partai Kedaulatan. dll) yang menungguli An-Nur notabene didukung dua partai besar (Golkar dan PPP) membuktikan bahwa popularitas figur lebih menentukan daripada mesin partai. Ini juga adalah kemenangan birokrat terhadap politisi yang juga konon didukung dana berlimpah dari salah satu konglomerat besar Indonesia. Muhammad Amin pernah menjadi Ketua DPRD Kab. Sumbawa sedangkan Nurdin Ranggabarani memiliki jam terbang tinggi baik sebagai anggota parlemen di tingkat NTB maupun Kabupaten Sumbawa. Sebagai legislator yang sejatinya wakil rakyat sehingga mempunyai modal simbolik yang besar ternyata tetap kalah bersaing dengan birokrat.

Latar belakang daerah asal cukup menentukan kemenangan pasangan calon yang maju dalam Pilkada Sumbawa. Kecamatan Alas menjadi penting karena dalam sejarahnya Alas adalah tempat berasalnya para cerdik cendekia yang kemudian mengabdi kepada Kesultanan Sumbawa atau yang merantau ke berbagai belahan nusantara. Masyarakat Alas pun memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Sumbawa. Banyak yang kemudian menjadi tokoh atau pejabat penting di Sumbawa. Kandidat yang berasal dari Alas cenderung mempunyai modal social atau jaringan yang lebih baik. Kecamatan Alas juga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang terpadat.

Para kandidat bupati yang lolos ke putaran II baik Jamaluddin Malik maupun Muhammad Amin memilih pendamping yang memiliki darah Alas. Namun tampaknya Jamaluddin Malik lebih unggul karena Arrasy Muhkan adalah orang asli Alas sehingga banyak warga Alas yang mengenalnya dan mempunyai kedekatan emosional dengannya. Berbeda dengan Nurdin Ranggabarani dimana darah Alasnya tidak cukup kental karena campuran dengan Bugis serta tidak terlalu mengakar di masyarakat Alas. Pasangan nomor tiga (JM-Arrasy) pun kemudian perolehan suaranya mengungguli An-Nur untuk wilayah Alas.

Lembaga Adat Tana Samawa dan Demokrasi Lokal di Sumbawa

Demokratisasi lokal di Sumbawa akan berjalan lebih baik ketika politik tidak didominasi oleh satu kutub saja (birokrat). Kekuatan sosial masyarakat perlu dimanifestasikan dalam skema yang tepat sehingga mampu menyaingi luberan kekuasaan politik pemerintah daerah/birokrasi. Tidak ada organisasi atau asosiasi masyarakat yang memiliki kredibilitas baik serta memiliki nilai tawar di hadapan pemerintah kabupaten. Asosiasi-asosiasi masyarakat banyak yang sudah terkooptasi dalam kepentingan politik karena dipimpin oleh mantan birokrat yang juga kemudian aktif di partai politik. Pers lokal yang diharapkan menjadi watch dog juga bernasib sama karena juga dipimpin oleh orang-orang partai politik sehingga independensinya diragukan.

amawa adalah nama asli dari suku Sumbawa (Tau Samawa). Kemudian nama ‘Sumbawa’ dijadikan nama kabupaten dan pulau yang didiami. Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) yang sedang direvitalisasi untuk lebih berfungsi maksimal berpotensi menjadi alat untuk memperjuangkan agenda kebudayaan dan kesejahteraan dalam kebijakan publik. Pada dekade-dekade sebelumnya tidak ada institusi tradisional yang mampu memasukkan agenda kepentingan pelestarian budaya dalam kebijakan publik Kabupaten Sumbawa. Salah satu contoh kegagalannya yakni Wisma Daerah yang sebelumnya adalah istana raja kemudian dirombak oleh pemda tanpa memenuhi aspek nilai budaya yang terkandung didalamnya. Saat ini cukup banyak pegiat budaya Sumbawa yang meminta agar wisma daerah dikembalikan kepada bentuk dan fungsinya semula.

LATS diharapkan non partisan dan tidak mudah dikendalikan kepentingan politik manapun sehingga murni sebagai wadah komunikasi dan aspirasi warga Sumbawa yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga legislatif. Keanggotaan LATS tidak hanya terbatas pada keluarga kesultanan atau bangsawan saja namun masyarakat luas yang memiliki keprihatinan terhadap pelestarian budaya Sumbawa. Organisasi ini harus dijaga agar jangan sampai hanya menegaskan eksklusivitas primordial namun sebagai rumah yang menaungi seluruh anggota masyarakat yang berbeda suku bangsa dan agama. 

*) Tulisan ini disarikan dari bab yang ditulis oleh penulis dalam Laporan Penelitian DIPA 2010 dengan judul payung: Dinamika Peran Elit Lokal Pasca Orde Baru: Studi Kasus Sumbawa

**) Sumber tulisan ini bisa di lihat di http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-lokal/388-membaca-geliat-aristokrasi-dalam-politik-lokal-sumbawa-.html

Demokrasi Modern Versus “Demokrasi Adat”: Sebuah Refleksi Demokratisasi di Indonesia[1]

Oleh: Bambang Wibiono, S.IP[2]

Abstrak

Demokratisasi menjadi agenda penting bagi pembangunan politik di Indonesia. Adaptasi nilai Barat ini diterjemahkan dalam bentuk demokrasi langsung dan pada konsep pemerintahan lokal berbentuk otonomi daerah. Namun sayangnya penerapan demokrasi modern ini lebih dipahami sebagai bentuk tanpa isi dan manfaat. Demokrasi yang ada baru sebatas prosedur dan ini cenderung mengikis bahkan menghilangkan sosio-kultural dan identitas bangsa. Kultur, adat, tradisi yang telah terbangun tidak diakomodasi dan dipahami sebagai bagian dari modal sosial bagi pembangunan model demokrasi yang sesuai dengan sosio-kultural  dan konteks bangsa Indonesia. Akibatnya demokratisasi yang ada justru menghilangkan nilai demokrasi itu sendiri.

Kata kunci: demokrasi, demokratisasi, demokrasi adat, kultur.

---

[1] Tulisan ini diajukan sebagai syarat pengajuan program beasiswa Politic, Welfare, & Democracy (PWD) tingkat S2 Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan UGM tahun 2013.

[2] Penulis adalah alumni S1 Ilmu Politik, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Email: wibiono_crb@yahoo.co.id 

Apa Kabar Pendidikan Indonesia?

Apa Kabar Pendidikan Indonesia?

Oleh: Innas Rizky Afria

           

Pendidikan yang maju dan berkualitas merupakan harapan setiap bangsa. Keberhasilan pendidikan tentu salah satunya ditandai dengan sumber daya manusia yang “berkualitas” pula. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha mewujudkan impian tentang pendidikan berkualitas. Namun nyatanya ukuran keberhasilan pendidikan bukan diukur berdasarkan kemampuannya untuk melindungi guru serta peserta didik, melainkan ukuran akumulasi laba yang didapat dari proses pendidikan. Pendidikan telah dijadikan komoditas yang menjanjikan bagi para penguasa. Bagaimana dengan nasib rakyat kecil yang tak mampu menempuh pendidikan? Bukankah negara memiliki kewajiban memberikan pendidikan pada setiap warga negara?

            Saat ini, pendidikan mendapat jatah sebesar 20% dari APBN. Namun, janggal sekali ketika masih banyak institusi pendidikan yang kondisi fisiknya sama sekali tak layak pakai. Bangunannya rapuh, bocor ketika hujan, bahkan ada yang roboh, itu terlihat sangat tidak pantas jika disebut sebagai sekolah. Jika jatah 20% persen itu digunakan sesuai ketentuan, maka setidaknya gedung-gedung sekolah yang tak layak pakai dapat diperbaiki. Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata dari 20% anggaran untuk pendidikan hanya sekitar 5-6% saja yang digunakan untuk pendidikan. Tak heran bahwa banyak orang yang tidak sekolah dikarenakan masalah ekonomi. Orang-orang miskin lebih memilih untuk mencari uang demi bertahan hidup daripada mengenyam pendidikan. Untuk makan saja susah, apalagi bayar sekolah yang membuthkan biaya tidak sedikit. Sekolah membutuhkan banyak biaya untuk membeli seragam, memebeli buku, perlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu, belum lagi pungutan-pungutan dari sekolah seperti SPP, uang gedung, uang buku, iuran OSIS, dan berbagai macam pungutan lainnya. Pemerintah heboh berkoar-koar sekolah gratis, nyatanya?

            Rakyat kecil semakin tersiksa dengan semakin terlihatnya kesenjangan sosial antara orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Mereka sebagai kaum marginal hanya pasrah dengan nasib mereka yang memang tidak bisa sekolah. Tidak sekolah bukan merupakan keinginan mereka, namun kondisilah yang memaksa mereka untuk tidak mengenyam bangku sekolah. Tak ada peluang sama sekali bagi mereka untuk meraskan bagaimana duduk dibangku sekolah, apalagi bangku perkuliahan. Sekolah hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah keatas. Pun jika menginginkan sekolah yang bagus, harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Banyak orang yang rela bekerja siang malam, banting tulang agar bisa membiayai sekolah anaknya. Mereka berharap agar anaknya kelak dapat merubah nasib mereka menjadi lebih baik. Padahal kenyataannya sekolah tidak menjamin seseorang berhasil dan sukses.

Paradoks Pendidikan

Dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Kualitas SDM pun perlu dipertanyakan. Output yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, output pendidikan hanya dicetak sebagai pekerja bukan sebagai pencipta lapangan kerja yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di negeri ini. Pendidikan mencetak manusia siap kerja namun tak siap menjadi manusia. Pendidikan seharusnya menjadikan manusia-manusia yang mampu memanusiakan dirinya sendiri dan orang lain. Namun terkadang justru sebaliknya, orang yang merasa dirinya berpendidikan malah menindas orang yang tidak berpendidikan. Lihat saja para pejabat pemerintah yang notabene merupakan kaum intelektual, apakah mereka bersedia mengorbankan sedikit saja tenaganya untuk melakukan sesuatu demi rakyat kecil? Memperjuangkan nasib generasi penerus bangsa?

            Proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya merupakan ajang bisnis permainan politik semata. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru menjadi rebutan para koruptor. Setiap proyek yang dilakukan oleh pemerintah, selalu tersandung kasus yang sama, yaitu masalah manipulasi dana. Dalam sektor pendidikan pun tak jauh beda. Dana yang dianggarkan untuk kompensasi pendidikan nyatanya dikorupsi oleh pejabat pemerintah. Pendidikan hanya dijadikan sebagai komoditi yang menjanjikan. Pendidikan dijadikan alasan untuk mengeluarkan uang negara secara berlebih. Budaya korup inilah yang pada akhirnya juga menjamur dalam sektor pendidikan.

Budaya korup juga terjadi dalam proses pendidikan, misalnya kecurangan dalam pelaksanaan ujian. Seperti pada kasus Ujian Nasional yang belum lama ini diselenggarakan, demi mencapai suatu kelulusan, baik pihak sekolah maupun murid berlaku curang, entah dengan cara membuat contekan, mencari bocoran soal, dan lain sebagainya. Walaupun tidak semua melakukan kecurangan seperti itu, namun hal ini cukup mencerminkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Dimana letak pendidikan moral dan etika bangsa Indonesia?

Peran Guru

            Kesejahteraan guru juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena hal ini berdampak pada motivasi dan kinerja para pengajar. Pemerintah seharusnya mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap guru secara berkala, terutama di daerah terpencil dengan maksud agar para pengajar selalu dapat mengikuti perkembangan IPTEK yang semakin pesat. Namun melihat kondisi saat ini, masih banyak tenaga pengajar yang kapasitas SDM nya rendah, sehingga mereka saklek dalam mentransformasikan ilmunya, yaitu hanya sekedar mengajarkan tanpa memberikan pemahaman yang mendalam dan tanpa memberikan pendidikan.

Saat ini banyak guru yang tidak bisa lagi digugu dan ditiru, padahal guru bukan hanya sebagai tenaga pengajar, tetapi seharusnya dapat mengajarkan sekaligus mendidik anak bangsa supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan bermoral yang nantinya mampu merevolusi kondisi bangsa yang sudah tak karuan seperti saat ini. Kenyataan saat ini guru hanya mampu mentransformasikan ilmu dari buku-buku ajar sesuai kurikulum. Semboyan ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri handhayani seharusnya dapat dijadikan pegangan bagi orang-orang yang mengaku sebagai guru.

Ternyata bukan perkara mudah membenahi situasi dan kondisi pendidikan bangsa yang cukup membuat rakyatnya tersiksa. Namun bukan hal yang tidak mungkin pula jika dalam memikirkan masalah ini menggunakan hati nurani dan akal sehat serta ada kepedulian dari berbagai pihak akan mampu menyelesaikannya. Begitu kompleks persoalan yang menyelimuti pendidikan di negeri ini, semuanya saling berkaitan. Setiap stakeholders memiliki andil dalam menentukan arah pendidikan dan kemajuan bangsa ini. Saatnya kita sebagai bangsa yang mengaku hidup dalam negara kesatuan mau bersatu dalam membenahi setiap kemelut, keterpurukan, kehancuran, dan krisis multidimensi.

Innas Rizky Afria, Mahasiswi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Budaya Politik

Oleh: Bambang Wibiono

Konsep budaya politik lahir dalam ilmu politik sebagai dampak dari behavioral revolution dan menguatnya tradisi mazhab positivisme pasca Perang Dunia Kedua. Tokoh sentral dalam konsep budaya politik dalam konteks sistem politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba. 

 
Dalam wacana pemahaman mengenai budaya politik, masih terdapat perbedaan pengertian. Menurut Almond dan Verba (dalam Arif dkk, 2007:23),  budaya politik didefinisikan sebagai orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Sementara Alan R. Ball  (dalam Suryadi, 2006:40) mendefinisikan budaya politik sebagai suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
 

Menurut Chilcote (2003:11),  budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi. Jenis budaya politik merupakan ciri dari sistem politik yang bersangkutan. Jenis budaya politik ini merefleksikan orientasi psikologis dan subyektif dari orang-orang yang menjadi warga atau masyarakat suatu negara terhadap sistem nasional mereka. Dalam konteks ini, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh politik, keputusan atau kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik (Arif dkk, 2007:23) .
 

Budaya politik merupakan seperangkat nilai yang menjadi dasar bagi para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah politik. Pada taraf ini, budaya politik berbeda dengan tingkah laku politik. Keduanya saling mempengaruhi. Budaya politik akan melahirkan perilaku politik dan merupakan cerminan budayanya. Perilaku politik, tidak jarang merupakan cerminan dari budaya politik yang berlaku di suatu masyarakat.
 

Wayan Gede Suacana (dalam Arif dkk, 2007:56-57) berpendapat bahwa budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) perseorangan, yang merupakan dasar semua tingkah laku politik masyarakat. Sementara sistem nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat merupakan komponen penting bagi orientasi, sikap dan perilaku politik masyarakat dalam merespon obyek dan proses politik yang sedang berjalan.
 

Begitu banyaknya definisi tentang budaya politik, sehingga Albert Widjaja (dalam Suryadi, 2006:40-41) merumuskan definisi budaya politik secara sederhana menjadi 5 (lima) bagian , yaitu:
1.    Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat  istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik itu memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2.    Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrinnya dan aspek generiknya. Aspek doktrin menekankan pada sisi atau materi budaya politik yang dapat dijumpai pada studi tentang doktrin, seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme. Aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik seperti budaya politik militan, utopis, terbuka, dan tertutup.
3.    Hakikat atau ciri-ciri pokok dari budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai yang dimaksud ini adalah prinsip dasar yang melandasi doktrin atau pandangan hidup.
4.    Bentuk dari budaya politik menyangkut masalah sikap dan norma. Norma membentuk sikap normatif seseorang terhadap suatu gejala seperti benar atau salah, baik atau buruk, suka atau tidak suka.
5.    Peranan dari budaya politik berkenaan dengan pengaruh budaya politik pada perilaku orang bersangkutan, seperti pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas, prioritas kebijaksanaan.
 

Dalam budaya politik, menurut Almond dan Verba (dalam Suryadi:40-42)  terdapat tiga komponen penting, yaitu pertama, orientasi kognitif yang berupa pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Kedua, orientasi afektif yang berupa perasaan terhadap sistem politik, peranan para aktor, dan penampilannya. Ketiga, orientasi evaluatif yang berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasan.
 

Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Almond mengklasifikasikan budaya politik ke dalam bentuk:
1.    Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
2.    Budaya politik kawula (subject political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
3.    Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Namun dalam kenyataan tidak ada satu pun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, parokial atau subyek, melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe tersebut.
 

Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembang¬kan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.
 

Kebudayaan politik dalam kedudukannya sebagai sub-kultur kebudayaan tidak lepas dari pengaruh kebudayaan secara umum yang berlaku di masyarakat. Budaya merupakan warisan sosial yang terbentuk melalui pengalaman dalam berbagai sejarah dan masyarakat selalu menyesuaikan zaman. Budaya politik merupakan rangkaian kepercayaan-kepercayaan, nilai, sikap hidup dan kebiasaan serta perilaku yang berkaitan dengan kehidupan politik (psychological environment) dimana kegiatan politik berlangsung.
 

Di dalam masyarakat dengan kebudayaan homogen, yang semua warganya beridentitas ras, etnik, bahasa, dan kepercayaan agama yang sama, sistem politiknya relatif stabil. Lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok elit politik biasanya mendapatkan kekuasaan politik yang tinggi. Sebaliknya, apabila masyarakatnya memiliki keanekaragaman kebudayaan yang sangat jelas seperti di Indonesia, maka sulit sekali memperoleh dasar bagi rasa kesamaan identitas, tujuan, atau konsensus politik.

Referensi

Arif, Saiful dkk. 2007, Budaya Politik Demokratis, Averroes Press dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi), Malang.

Suryadi, Budi. 2006, Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia, IRCiSoD, Yogyakarta.

Chilcote, Ronald H. 2003, Teori Perbandingan politik: Penelusuran Paradigma (Terj. Aris Munandar dan Dudi Priatna dari buku Theories of Comparative Politics the Search for a Freedom), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.